Penguatan rupiah dinilai sebagai mulai masuknya arus modal jangka pendek (hot money) dalam jumlah besar ke sistem keuangan Indonesia, didorong ekspektasi berangsur pulihnya perekonomian nasional, regional,maupun global. Pengamat pasar uang Farial Anwar menuturkan, dengan perkembangan yang ada, rupiah bahkan bisa lebih menguat di bawah level Rp9.995 per dolar AS.

Dia menduga bank sentral kini malah berbalik menahan penguatan agar tidak terlalu tajam dan menjaga agar gerakan rupiah lebih stabil. ”Alasannya menyelamatkan eksportir, tapi seharusnya penguatan itu jangan ditahan,” katanya di Jakarta kemarin. Gerak penguatan rupiah lebih lambat dibandingkan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) pascateror bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pekan lalu.

Ketika dibuka Selasa (21/7), IHSG tercatat langsung meroket 40 poin ke 2.146,5. Kemarin bahkan ditutup lebih tinggi lagi, di level 2.185,6. Ini adalah rekor tertinggi IHSG sejak dihantam dampak krisis keuangan global pada akhir 2008. Terlepas dari itu,Farial menilai Bank Indonesia (BI) sukses meredam dampak teror bom, sehingga rupiah hanya melemah pada hari nahas itu saja.

Selanjutnya kurs tengah rupiah BI bergerak mendatar di kisaran Rp10.060 dan akhirnya menguat 65 poin kemarin, menembus level psikologis Rp10.000. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan, cadangan devisa antara akhir Juni 2009 lalu hingga kemarin turun sekitar USD600 juta menjadi USD56,9 miliar.

Namun Budi tidak mengaitkan penurunan tersebut dengan upaya menjaga nilai tukar rupiah pascateror bom. Di pasar saham, masuknya dana jangka pendek juga tampak dari perilaku investor asing yang setiap hari dalam sepekan ini lebih banyak membeli daripada menjual saham. Hal yang sama ditunjang data kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SUN) di pasar sekunder yang tidak surut selepas aksi pengeboman.

Analis Erdikha Elit Securities Joseph Pangaribuan mengatakan, penguatan rupiah dan IHSG merupakan indikator awal pemulihan ekonomi. ”Biasanya indeks saham bisa mencium dini sinyal baik perekonomian, baru kemudian direspons oleh sektor riil,”kata dia.

Sementara itu, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, derasnya arus hot money terjadi karena investasi di Indonesia kini dinilai jauh lebih menguntungkan daripada negara lain. Indonesia, China,dan India adalah tiga negara di kawasan Asia yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif hingga akhir tahun ini.

Mengikuti perkembangan rupiah, Farial mengingatkan kemungkinan munculnya aksi spekulasi baru selain nilai tukar, yakni spekulasi harga komoditas di bursa berjangka. Salah satu indikator paling nyata menurut dia adalah pergerakan harga minyak dunia yang mulai merangkak naik.

Kemarin harga minyak mentah di perdagangan Asia untuk kontrak berjangka utama New York jenis light sweet untuk pengiriman September mencapai USD66,50 per barel,dan jenis Brent North Sea untuk pengiriman bulan yang sama USD68,80 per barel.

Menurut Farial pergerakan antara rupiah dan harga minyak saat ini mirip seperti situasi tahun lalu. Tahun lalu harga minyak yang mahal akibat spekulasi, diiringi naiknya nilai tukar dolar AS membuat APBN tertekan, terutama untuk menutupi biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak. @Yus, Berbagai sumber

Delapan situ Irigasi dimaksud diantaranya Situ Cisangu bawah dan Situ Cisangau Atas, Kecamatan Cibadak dengan luas 446 Hektar, Cimarga Kecamatan Cimarga dengan luas 211 Hektar, Cilembun dengan luas 185 Hektar, Kecamatan Warunggunung desa, Pasir Bedil seluas 150 Hektar, Citamiang seluas 150 Hektar, Kecamatan Malingping Desa Cilangkahan seluas 432 Hektar, camatan Panggarangan desa Cimandiri seluas 500 Hektar dan yang terakhir Kecamatan Rangkasbitung Cijoro seluas 55 Hektar.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Lebak, Wahab Rahmat mengatakan akibat kondisi tersebut pihaknya menghimbau agar para petani di wilayah krisis air tidak melakukan penanaman padi pada musim kemarau, karena khawatir akan gagal penen. “Jika dijumlah ada sekitar 2.129 hektar situ irigasi yang saat ini kekeringan akibat El Nino,” kata Wahab kepada wartawan, kemarin.

Meskipun demikian, lanjut Wahab pihaknya terus melakukan pengawasan terkait ketersediaan stok air irigasi di wilayah lain yang ada di Kabupaten Lebak. “Untuk menghadapi musim kemarau, kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait termasuk P3A Mitra Cai ,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Wahab berharap masyarakat terutama petani untuk tetap waspada dan terus melakukan penanaman pada waktu yang tepat, sehingga tidak terjadi gagal panen akibat puso. “Biasanya, jika kekurangan air maka dampaknya pada kualitas padi yang mungkin saja akan gagal panen atau puso,” tukasnya.
(Yan Dahlan )

Tanggal 12 Juli 2009, genap 62 tahun usia pembangunan koperasi di Indonesia, apa arti yang sesungguhnya dalam memaknai usia lebih dari setengah abad ini, kerap kali kita memandang usia hanyalah sebuah rangkaian perjalanan proses panjang yang memang harus dilalui, tapi tidak pernah terlintas apa yang sudah diperbuat selama menjalani proses panjang tersebut. Akan tertegun tatkala kita melihat kebelakang tentang perjalanan usia, manakala ada rangkaian yang terputus belum dapat diperbuat untuk membenahi sampai kini, namun demikian akan bangga tatkala menemui rangkaian perjalanan yang dipandang berhasil baik bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Tentu semuanya itu bagaimana kita mampu memaknai dari sebuah perjalanan kehidupan.

Kehidupan koperasi tentu beda dengan perjalanan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya, namun perlu dimaknai jika perjalanan ini adalah perjalanan panjang koperasi. Koperasi dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Jika dimaknai apa yang tersurat dan tersirat mengenai pemahaman koperasi, pertama, koperasi sebuah badan usaha, kedua, orang-seorang, ketiga, badan hukum. Dari ketiga hal tersebut merefleksikan perwujudan sebuah nilai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan dapat diartikan tumbuh dengan sendirinya atau gerakan yang dipacu untuk bergerak. Kalau demikian, maka koperasi memiliki jati dirinya sendiri dalam membangun orang-orang yang memilkki dinamika dan karakteristik tersendiri, jatidirinya pun dapat dipengaruhi dari latar belakang budaya dan kemajemukan budaya keanggotaannya, dan kemampuan intelektualitas keanggotaannya, sehingga membangun koperasi juga membangun mental dan moral orang-seorang sebagai anggota koperasi.

Perjalanan panjang membangun koperasi betapa susah payahnya pemimpin di negeri ini untuk membenahi dan membangkitkan kemandirian agar koperasi benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat. Sejak setelah kemerdekaan koperasi diurusi oleh Jawatan Koperasi, hingga kini diurusi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Menteri, pernah pula dipimpin oleh Menteri Muda yang nyata-nyata mengurusi koperasi. Namun koperasi sampai saat ini apakah sudah menemukenali jati dirinya sendiri sebagai koperasi yang sesungguhnya.

Arti koperasi sesungguhnya masih banyak masyarakat yang belum memahami apa arti koperasi sebenarnya, koperasi hanyalah diartikan oleh sebagian orang hanya sebagai tempat meminjam uang kalau sudah menjadi anggota koperasi, dapat membeli barang kebutuhan dengan harga yang murah, dapat membeli pupuk dengan jarga terjangkau, hanya sampai disitu?. Ironis memang kalau demikian, tapi memang kenyataan, kalau begini bukan berarti salah urus, tapi memang masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam membangun jatidiri koperasi. Sebuah tantangan bagi kita semua untuk bersama-sama ikut membangun koperasi.

Perkembangan koperasi tahun 2000 – 2008
Pembangunan perkembangan koperasi di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103.077 unit dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 155.301 unit atau meningkat 50,67%. Peningkatan ini diiukuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif sebesar 29,84% atau 46.355 unit. Ketidakaktifan koperasi dapat diartikan koperasi sudah tidak berjalan lagi, koperasi hanya tinggal papan nama, sudah tidak ada pengurusnya, tidak pernah menjalankan fungsi koperasi untuk menjalankan Rapat Anggota Tahunan, anggota bubar, pindah dan masih banyak lagi contoh lain untuk mengartikan koperasi tidak aktif.

Perkembangan koperasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, pertumbuhannya dapat digambarkan sebagai berikut: Peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2000 ke tahun 2001 meningkat 7,46% dari 103.077 menjadi 110.766 unit, pada tahun 2002, tumbuh 6,45% atau menjadi 117.906 unit, tahun 2003 menjadi 123.181 unit atau naik 4,47% dari tahun sebelumnya, demikian pula pada tahun 2004 koperasi di Indonesia berkembang menjadi 130.730 unit atau tumbuh 6,13%, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 134.963 unit atau hanya tumbuh 3,24% dan tahun 2006 tumbuh 4,71% atau 141.326 unit, tahun 2007 meningkat walaupun rendah, yakni hanya 2,26% atau 144.527 unit, pada tahun 2008 tumbuh 7,45% atau jumlah koperasi meningkat menjadi 155.301 unit. Secara rata-rata pertumbuhan perkembangan koperasi di Indonesia tidak lebih 6,5% per tahun, ini

fakta data di lapangan.

Fakta berikutnya adalah tumbuhnya koperasi, juga diikuti betapa banyak koperasi yang sudah tidak aktif sebagaimana penyebabnya telah dikemukakan di atas, data koperasi tidak aktif per tahun dapat digambarkan bahwa pada tahun 2000 koperasi tidak aktif mencapai 13,72% dari total koperasi atau 14.147 unit, tahun 2001 koperasi tidak aktif 18,97% atau 21.010 unit, tahun 2002 meningkat lagi kopearasi tidak aktif menjadi 21,08% atau 24.857 unit dan meningkat terus menjadi 29.381 unit pada tahun 2003 atau 23,85%, tahun 2004 meningkat menjadi 28,55% atau jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah menjadi 37.328 unit dari 130.730 unit. Tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,99% atau 40.145 unit, walau kecil tapi meningkat lagi jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2006 menjadi 42.382 unit atau 30,48% dan pada tahun 2007 meningkat terus atau koperasi tidak aktif menjadi 44.048 unit atau 43,83 terhadap total koperasi dan pada tahun 2008 jumlah koperasi tidak aktif mampu bertahan pada angka 29,84% atau 46.335 unit, secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%. Sebagai rincian dapat digambarkan perkembangan jumlah koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang tidak aktif sebagaimana tabel di bawah ini.

Jangan ada anggapan mendirikan koperasi mudah memperoleh bantuan modal
Jika dilihat, tentu dapat menyadarkan kita, sebagai insan koperasi yang merindukan agar koperasi dapat tumbuh menjadi badan usaha yang mampu masuk kedalam jaring perekonomian nasional, dari data tersebut di atas, perlu direnungkan mengapa pertumbuhan koperasi di Indonesia masih sangat lamban, yakni pertumbuhannya tidak lebih dari 6,5,% namun perkembangan ini seiring diikuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif cukup banyak 46 ribu koperasi dari 155 ribu atau 29,84%. Perkembangan koperasi yang tidak aktif akan bergerak terus dan bertambah apabila Pemerintah tidak segera cepat tanggap untuk mencari akar penyebabnya. Saatnya Pemerintah memikirkan kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah tumbuhnya koperasi di Indonesia, tanggung jawab tumbuhnya koperasi secara yuridis dibenahi oleh instansi yang diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan koperasi, namun untuk mengembangkan koperasi di tanah air, memang tidak mungkin hanya satu instansi yang mengurusi, harus semua instansi yang terkait sesuai dengan bidang tugas pembangunan secara multi sektoral dan bersinergi. Sehingga menghadapi tantangan kedepan koperasi harus lebih ditingkatkan diberikan iklim kebijakan yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya.

graphic1

Pengembangan kemampuan usaha koperasi masih sangat rendah, karena bagi koperasi yang baru mulai tumbuh, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok anggota, lain halnya kalau koperasi didirikan oleh orang yang memilikki modal, koperasi hanya sekedar wadah untuk pengembangan usaha pribadinya, tapi kalau permodalan koperasi dihimpun dari simpanan pokok anggota tentu tidak dapat langsung eksis untuk memperoleh kesempatan berusaha. Oleh karena itulah peran Pemerintah bersama masyarakat untuk lebih mensosialisasikan bahwa koperasi merupakan tanggungjawab bersama.

Jatidiri koperasi yang sesungguhnya adalah koperasi didirikan karena ada kepentingan bersama anggota untuk mengangkat dari jerat dan belenggu kemiskinan, hidup bergotongroyong, kebersamaan, kekeluargaan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Jangan ada anggapan kalau mendirikan koperasi akan mudah untuk memperoleh bantuan permodalan, setelah bantuan permodalan diperoleh, koperasi bubar, pengurusnya hilang bahkan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Ini bukan jatidiri koperasi yang sebenarnya. Koperasi harus berjalan sesuai dengan proses waktunya, tapi bukan berjalan karena ada dukungan bantuan permodalan dari pemerintah.

Sertifikasi profesionalisme
Standar koperasi yang layak, mampu dan profesional, koperasi perlu diberikan sertifikasi profesionalisme melalui uji kelayakan berusaha, kemapuan manajerial pengurus, intelektualitas keanggotaan, sehingga pemberian bantuan badan hukum kepada koperasi kalau secara uji kelayakan belum waktunya menjadi koperasi, jangan mudah diberikan, tapi perlu diberikan pembinaan secara lebih mendalam sampai pada waktunya badan hukum koperasi diberikan, sehingga dapat menurunkan angka yang signifikan terhadap koperasi yang tidak aktif.

Peran Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diberikan standar pelayanan dari pemerintah Pusat untuk memprogramkan secara khusus pengembangan koperasi berupa fasilitasi pendampingan, pelatihan pengelolaan koperasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota koperasi dan juga cara membangun koperasi dan pengelolaannya.

Pengurus dan anggota yang dinilai mampu, sertifikasi profesionalisme diberikan, tapi bukan diberikan hanya sekadar seremonial saja, melainkan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan koperasi, sehingga bagi koperasi yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank, sudah tidak perlu lagi menyerahkan jaminan, Bank tidak perlu ragu untuk memberikan pinjaman sebatas kemampuan yang sertifikasi profesionalisme koperasi. Juga ada kebanggaan menjadi anggota atau pengurus koperasi dengan dimilikkinya sertifikasi profesionalisme.

Momentum hari koperasi ke-62
Memang ironi, disatu sisi koperasi harus tumbuh dan berkembang untuk cara memakmurkan dan mensejahterkan rakyat, disisi lain masyarakat tidak mengerti apa itu koperasi. Lalu bagaimana mau membangun koperasi, kalau tidak mengerti apa yang harus dibangun itu adalah koperasi. Kondisi saat ini koperasi hanya dijadikan alat oleh sekelompok orang-orang yang mengerti tentang cara berusaha untuk memperoleh keuntungan dan laba usaha yang sebesar-besarnya tanpa usaha mengangkat dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggotanya, apakah itu dikatakan koperasi.

Sungguh, momentum hari koperasi yang ke-62 jadikanlah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk kembali kepada kifrah dan nafasnya untuk menemukan jati diri koperasi yang susunguhnya. Ruh dan nafas koperasi harus berdiri dari kekuatan ekonomi anggota, bukan dari kekuatan karena harus dibantu. Dapatkah koperasi berdiri dan berkembang dari kekuatannya sendiri, bangsa Indonesia jangan lupa bahwa Bapak Koperasi adalah Bung Hatta, generasai mengemban amanah, inilah sebuah tantangan.

*) Pemerhati Koperasi di Indonesia

“Saya mengecam keras pernyataan SBY. Pernyataan SBY yang sumir bisa menjadi pemicu kekerasan lain,” kata Fajroel Rachman dalam Konferensi Pers FID, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Fajroel, pernyataan SBY yang menyebut pelaku bom Kuningan sebagai “teroris bentuk lain”, “orang yang terbiasa melakukan pembunuhan dan penculikan”, serta “orang yang bebas dari jerat hukum”, tidaklah tepat diucapkan oleh seorang presiden. “Jikalau sudah tahu, bukan mengeluarkan pernyataan sumir, tapi tangkap pelakunya,” tambah Fajroel.

Dikatakannya, pernyataan SBY yang sumir ini hanya membuat orang menjadi khawatir dan saling mencurigai.

Pada kesempatan yang sama, FID juga mengecam pelaku pelaku bom Kuningan tersebut. Istri almarhum Munir, Suciwati menyebut para pelaku bom sebagai “tidak pernah menjunjung hak asasi manusia.”

Suciwati juga mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas masalah ini. “Jangan cuma indikasi, tapi tangkap pelakunya, karena ini adalah tragedi yang sangat mempermalukan bangsa,” tegas Suciwati.

Dalam konferensi pers ini, Forum Indonesia Damai, yang diwakili antara lain oleh Usman Hamid, Romo Sandiawan, Suciwati, Fajroel Rachman, dan Patra M Zen, menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya bagi para korban dan keluarga korban.

FID juga menyampaikan sikapnya untuk mendesak pemerintah melakukan pengusutan tuntas dan cepat untuk mengejar pelaku, menuntut proses penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan nantinya tetap menjunjung tinggi prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia, serta mengimbau kepada semua pihak untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.@ Yusrizal

Gubernur Sulawesi Tengah H. B. Paliudju dan Ny Kamsiah, B. Paliudju, sebagai Warga Negara RI yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Pengawu RT. 01. RW. 02. Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, memberi hak suaranya / mencontreng di TPS. 02 Kelurahan Pengawu yang sudah di siapkan oleh KPU.

Usai memberikan hak suaranya pada PILPRES tersebut Gubernur Sulawesi Tengah H. B. Paliudju bersama Unsur Muspida Sulawesi Tengah, Panwaslu dan Dinas terkait lainnya, berkesempatan meninjau langsung kelapangan Pelaksanaan Pemungutan Suara PILPRES, di TPS – TPS dalam Kota Palu dan Kabupaten Donggala, seperti di TPS. 01 Kelurahan Mamboro dan TPS. 02 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dan TPS. 04 Desa Wani Kabupaten Donggala, dan berakhir di TPS. 02 Kelurahan Pengawu Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, guna memantau dari dekat sampai sejauh mana para Petugas di TPS – TPS dalam menjalankan tugasnya, serta Partisipasi warga masyarakat yang berhak memilih, baik yang terdaftar dalam DPT, maupun warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan KTP, untuk memberikan hak Suaranya yang benar sesuai Pilihan Hati Nuraninya, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009 – 2014, yang benar- benar membawa Bangsa Indonesia Kedepan lebih baik lagi.

Sesuai data KPU Propinsi Sulawesi Tengah, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Propinsi Sulawesi Tengah 1. 761. 170 Pemilih, tersebar di sebelas Kabupaten / Kota Se - Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut, Kota Palu. 226. 475; Kabupaten Donggala 329. 615; Parigi Moutong 275. 615; Buol 83. 045; Toli – toli 146.807; Banggai 224.165; Morowali 136. 402; Tojo Una-una 89. 925; Banggai Kepulauan 110. 170 dan Kabupaten Poso 139. 211 Pemilih.

Beradasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, diketahui hampir seperempat (24,5%) penduduk Indonesia usia di atas 10 tahun mengkonsumsi makanan asin setiap hari, satu kali atau lebih.
Sementara prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 31,7% dari populasi pada usia 18 tahun ke atas. Dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke. Sedangkan sisanya pada jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140/90 mmHg. Data Riskesdas menyebutkan hipertensi sebagai penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian pada semua umur di Indonesia.

Demikian disampaikan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), saat membuka Seminar Hipertensi dan Deteksi Dini Faktor Risikonya, di Jakarta, (11/6). Seminar ini merupakan rangkaian Hari Hipertensi Dunia 2009. Hari Hipertensi Dunia di peringati setiap tanggal 17 Mei. Tahun ini merupakan peringatan ketiga sejak dicanangkan WHO tahun 2005.

Menurut dr. Tjandra Yoga, hipertensi perlu diwaspadai karena merupakan bahaya diam-diam. Tidak ada gejala atau tanda khas untuk peringatan dini bagi penderita hipertensi. Selain itu, banyak orang merasa sehat dan energik walaupun memiliki hipertensi. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis.

Ditambahkan, sesungguhnya hipertensi dan komplikasinya dapat dicegah. Beberapa cara dapat dilakukan diantaranya dengan mempertahankan berat badan dalam rentang normal. Mengatur pola makan, antara lain dengan mengkonsumsi makanan berserat, rendah lemak dan mengurangi garam. Olahraga teratur, sedapat mungkin mengatasi stres dan emosi. Hentikan kebiasaan merokok, Hindari minuman beralkohol. Periksa tekanan darah secara berkala; dan bila diperlukan makan obat-obatan penurun tekanan darah secara teratur sesuai saran dokter.

Pemerintah memberi apresiasi dan perhatian serius dalam pengendalian penyakit tidak menular. Sejak bulan Februari 2006 Departemen Kesehatan membentuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi, diabetes melitus dan penyakit metabolik, kanker, penyakit kronik dan degeneratif lainnya, serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera.

Untuk mengendalikan hipertensi di Indonesia telah dilakukan beberapa langkah, yaitu mendistribusikan buku pedoman, Juklak dan Juknis pengendalian hipertensi; melaksanakan advokasi dan sosialisasi; melaksanakan intensifikasi, akselerasi, dan inovasi program sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area specific); mengembangkan (investasi) sumber daya manusia dalam pengendalian hipertensi; memperkuat jejaring kerja pengendalian hipertensi, antara lain dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pengendalian Hipertensi; memperkuat logistik dan distribusi untuk deteksi dini faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi; meningkatkan surveilans epidemiologi dan sistem informasi pengendalian hipertensi; melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan mengembangkan sistem pembiayaan pengendalian hipertensi.

Dr. Tjandra Yoga berharap, melalui kegiatan seminar hipertensi dan deteksi dini faktor risikonya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan hipertensi dan faktor risikonya, sehingga sekaligus dapat menurunkan prevalensi faktor risiko dan prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner di Indonesia.

Peringatan Hari Hipertensi Dunia 2009 mengangkat tema Konsumsi Garam Berlebihan dan Hipertensi: Keduanya Bahaya Diam-diam (Salt and High Blood Pressure: Two Silent Killer). Di Indonesia, Hari Hipertensi Dunia diperingati dengan berbagai kegiatan diantaranya seminar dan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, osteoporosis, gula darah, tingkat stress, body fat analizer dan tes otak, serta konsultasi gizi.

Kegiatan Lomba O2SN dan FLS2N merupakan sarana pengembangan kompetensi vokasional para siswa, sehingga keberadaannya dinilai cukup strategis dalam membina dan mengembangkan minat serta bakat siswa dibidang olah raga dan seni yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh para siswa pada sisi non akademik yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan siswa yang berkualitas. Karena itu dalam sambutannya Wagub berpesan, untuk mempersiapkan kualitas peserta didik yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta kecerdasan tidak hanya terfokus pada pencapaian kualitas akademik semata, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa memiliki kecerdasan kepribadian yang utuh sesuai karakteristik kebutuhan dan perkembangannya.

Lebih lanjut wagub mengatakan penyelanggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan bagian dari program pembinaan kesiswaan yang sifatnya ekstrakurikuler, namun memiliki makna yang bertujuan untuk peningkatan kualitas siswa SMP. Karena itu, melalui event ini kata beliau dengan semangat diharapkan kedepan mampu mencetak bibit-bibit olah raga dan seni yang handal, yang mampu mengangkat nama daerah Sulawesi Tengah di Tingkat Nasional.

Direncanakan kegiatan O2SN dan FLS2N tingkat propinsi ini akan diikuti oleh 638 siswa, masing-masing 231 siswa mengikuti lomba FLS2N dan 407siswa mengikuti lomba O2SN. Pada kesempatan yang sama, Kadis Dikjar Sulteng H. Abubakar Almahdali, SE, berharap bahwa kegiatan ini dapat melahirkan bibit-bibit yang berprestasi yang dapat mewakili Sulawesi Tengah pada ajang Nasional yang akan dilaksanakan di Jogyakarta dan Jakarta, serta berharap melalui dukungan dan kerja keras dari panitia pelaksana serta profesionalitas para yuri dalam memimpin dan menilai jalannya lomba, kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta dapat menetapkan para pemenang yang benar-benar representatif mewakili Sulawesi Tengah di ajang O2SN dan FLS2N tingkat nasional nantinya.

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan persiapan dan perencanaan program yang terpadu dan selaras serta adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya, khususnya dukungan dari pihak-pihak yang berada di kabupaten/kota yang ada di sulawesi tengah. Dengan demikian proses perencanaan pembangunan nantinya dapat diharapkan mengakomodasi dan merumuskan kebutuhan pembangunan Kabupaten/Kota secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat mendorong pembangunan secara lokal berdasarkan keunggulan masing-masing daerah.

Demikian salah satu isi sambutan gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Achmad Yahya, SE, MM pada kesempatan membuka workshop kegiatan bidang Cipta Karya tahun anggaran 2009. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, selasa 19 Mei 2009 di Hotel Wisata Palu, dihadiri langsung oleh Direktur Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Dalam lanjutan arahanya, lebih rinci disampaikan, agar dapat melaksanakan pembangunan dalam bidang keciptakaryaan melalui proses terpadu, terintegrasi, partisipatif dan terkendali sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah di tingkat propinsi dan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Proses pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah antara kabupaten/kota dan propinsi, tetapi harus dilakukan secara terpadu dan sinergis baik fisik maupun pendanaannya.

“Pemerintah propinsi dalam hal ini sangat berkepentingan melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah melalui pemberdayaan perencanaan program investasi terstruktur dan terprogram bersama dengan kemitraan antara pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, dan fasilitasi pengendalian implementasi perencanaan investasi pembangunan bidang cipta karya yang dibiayai melalui APBN, APBD, swasta ataupun masyarakat serta pengendalian terhadap pelaksanan kegiatan bidang cipta karya yang teralokasi di tahun berjalan,” jelas gubernur.

“Diharapkan pihak Panwaslu, Parpol dan masyarakat berfungsi mengawasi pelaksanaan semua tahapan proses pemutakhiran DPS dan penyusunan/penetapan DPT, sehingga dukungan pemerintah dan pemerintah daerah tidak disalah artikan sebagai upaya intervensi,” kata GUbernur.

Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line dan Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2009 disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Drs. Wimbo Haryono Soenoko, menyatakan kegiatan ini bertujuan memantapkan persiapan SIAK On Line di Kabupaten/Kota guna mendukung tertib Administrasi Data Kependudukan sebagaimana database.

“ini juga untuk menyusun langkah-langkah dan upaya antisipasi permasalahan DPS dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Menyusun kegiatan Persiapan SIAK On Line di Kabupaten/Kota se Prov. Sulteng,” kata Wimbo.

Pada Pembukaan Rapat Koordinasi Gubernur Sulawesi Tengah di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Haelani Umar, Asisten I Drs. Baharudin, HT, Msi, para Bupati / Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah, KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris KPU, Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Sulteng, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 18 Mei 2009. (Mohamad Arfan)

Kebijakan ini ditempuh seiring dengan semakin berkurangnya potensi dan kemampuan sumber daya alam di daratan (up land resources) dalam menyediakan jasa-jasanya, maka sumber daya alam wilayah pesisir dan lautan menjadi tumpuan alternatif pemenuhan kebutuhan penduduk.

Saat ini kurang lebih 60% masyarakat indonesia menempati wilayah pesisir, diantaranya adalah wilayah propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas sekitar 68.033 km2, dengan teritorial laut sekitar 193.923,75 km2, dan garis pantai sepanjang ± 4.000 km yang menghadap empat perairan laut yang berbeda yaitu selat makassar, laut sulawesi, teluk tomini dan teluk tolo. Dengan keadaan ini maka potensi wilayah pesisir dan laut sulawesi tengah yang dapat dikelola untuk kepentingan kesejahteraan rakyat tersedia cukup besar.

Berkenaan dengan hal itu, jika tidak ada aral melintang besok Rabu 13 Mei 2009 pukul 12.30 – 13.30 bertempat di Grand Kawanua Covention Center Manado akan dilangsungkan penandatangan kesepakatan bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Gorontalo, tentang pengelolaan teluk tomini secara terpadu dan berkelanjutan. Penandatanganan Mou ini dilaksanakan dalam kerangka kegiatan World Ocean Conference (WOC) pada acara Global Ocean Policy Day di Manado.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan teluk tomini ini, telah disusun rencana strategis yang melibatkan para pemikir dari beberapa SKPD masing-masing propinsi, PSL, para pakar dari akademisi, serta para staf ahli gubernur dari masing-masing propinsi, sekjen BKPRS dan LSM. Dari beberapa tahapan proses yang telah ditempuh, akhirnya dokumen renstra pengelolaan teluk tomini mendapat dukungan kuat dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementrian Pembagunan Daerah Tertinggal dan Departemen Dalam Negeri, demikian pula untuk partispasi ditingkat masyarakat sudah dibangun sinergi dengan Sustainable Coastal Livelihood dan Management (didukung oleh IUCN dan CIDA) yang khusus akan bergerak dalam pengelolaan teluk tomini.

Sesuai jadwal pertemuan ini akan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negera Lingkungan Hidup serta dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo, dan para Bupati dari Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bupati Poso, Bupati Banggai, Bupati Parigimoutong, dan Bupati Tojo Una-Una, serta didampingi oleh sejumlah pimpinan SKPD terkait dari ketiga propinsi.